PROPOSAL PENELITIAN

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Melalui UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem pengganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 pasal 38. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Agar transparansi dan akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah.

Melalui sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai dan setiap pemerintah kota/kabupaten/provinsi memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan daerah yang mencakup antara lain: Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah, telah banyak menghasilkan produk yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam membenahi manajemen pemerintahan terutama manajemen keuangan daerah, tetapi BPKP tidak lantas cepat berpuas diri, tetapi tertantang untuk terus mengembangkan teknologi informasi yang berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena disadari sepenuhnya bahwa perubahan dari metode pencatatan single entry yang dilakukan selama ini (manual) ke metode pencatatan double entry memerlukan sistem pencatatan dan pembukuan yang lebih kompleks, sehingga tidak dapat dihindarkan lagi adanya penggunaan program aplikasi komputer untuk mempermudah kegiatan di bidang pembukuan yang akhirnya dapat menyajikan laporan-laporan keuangan yang diperlukan tepat waktu dan lebih akurat.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan sarana utama akuntabilitas yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat (good governance). Untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang baik, diperlukan strategi yang baik sejak dari perumusan kegiatan, ukuran keberhasilan atau kegagalan setiap kinerja sampai dengan proses penatausahaan atau sistem akuntansi atas realisasi keuangan masing-masing kinerja. Akhir dari laporan pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban keuangan, karena direalisasikan atau tidaknya keuangan pada setiap pelaksanaan kinerja tersebut, atau dengan kata lain akan tergambar dalam laporan keuangan.

Visi BPKP sebagai katalisator pembaharuan manajemen pemerintah melalui pengawasan yang profesional. BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang bersifat preventif adalah bertujuan membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik, sehingga akan terwujud tata pemerintahan yang baik di daerah (good governance).

Beberapa peraturan berupa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tentang pengurusan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Ketentuan tersebut pada intinya mengetengahkan agar pemerintah daerah segera menerapkan sistem akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

    Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, apalagi setelah pemerintah pusat (Depdagri) sudah mengeluarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi unsur pertimbangan utama penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2001 bukan bertujuan menahan hak pemerintah daerah, akan tetapi sebagai cambuk bagi pemerintah daerah agar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu masalah yang menyebabkan lambatnya kemajuan pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel terdapat dari aspek ketersediaan sumber daya manusia. Perubahan praktik akuntansi sederhana single entry berbasis kas yang selama ini hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Makuda (manual administrasi keuangan daerah) menjadi praktik akuntansi double entry berbasis akrual yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan dan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dinilainya relatif lebih rumit. Kendati relatif lebih rumit, praktik akuntansi double entry berbasis akrual dipandang memiliki kelebihan berupa kandungan informasi yang lebih baik kepada publik.

Permasalahan yang paling mendasar dalam rangka untuk menerapkan akuntansi double entry berbasis akrual adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur pemerinrtah daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda. Kegagalan SDM pemerinrtah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, umumnya pemerinrtah daerah memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi secara baik.

Banyaknya SDM keuangan pemerinrtah daerah yang berlatar belakang non-akuntansi merupakan satu kendala utama saat ini. Akibatnya berbagai pelatihan yang diadakan oleh pemerinrtah daerah maupun pemerintah pusat tidak memberikan hasil maksimal. Dengan demikian, upaya melakukan rekutmen pegawai berlatar belakang akuntansi dengan spesifikasi teknis akuntansi yang baik merupakan suatu pilihan yang tepat untuk dikembangkan. Sehingga saat ini yang dapat dilakukan untuk memperoleh SDM pemerinrtah daerah yang mampu dalam membuat laporan akuntabilitas keuangan yang baik adalah melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disertai dengan penerapan langsung dilapangan sehingga apa yang didapat pegawai tersebut dapat langsung diaplikasikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul ”Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru”

1.2.    Batasan Masalah

Agar masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1.      pengkajian dilakukan pada pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Banjarbaru yang terdiri dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran serta pelaporan.

2.      pengkajian juga dilakukan pada penyusunan laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Banjarbaru yang akuntabel.

3.      dari kedua hal tersebut maka dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Banjarbaru.

1.3.    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian terkait dengan latar belakang masalah, adalah sebagai berikut :

1.     Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

2.     Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

3.     Mana diantara sistem akuntansi keuangan daerah yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru ?.

1.4.    Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rumusan masalah yang telah dikemukakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.     Untuk mengetahui pengaruh secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

2.     Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

3.     Untuk mengidentifikasi sistem akuntansi keuangan daerah yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru ?.

1.5.    Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.      Aspek praktis, sebagai bahan masukan bagi manajemen dan pimpinan SKPD terkait dalam perumusan kebijakan tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

2.      Aspek akademis, sebagai bahan yang menambah khasanah pengetahuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin.

3.      Aspek bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan yang menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang ilmu manajemen, khususnya mengenai faktor-faktor yang terkait sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

4.      Bahan referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya terutama bagi peneliti yang berminat mengadakan penelitian dengan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2     

2.1.    Landasan Teori

2.1.1.   Sistem

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari organisasi/instansi yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu bertujuan menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen, operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak diluar perusahaan.

Menurut Krismiadji (2005) menyebutkn bahwa Sistem sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan, kemudian menurut Tata Sutabri (2004) bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Setiap organisasi/instansi pemerintah dalam menjalankan segala aktifitasnya harus terarah dan direncanakan sehingga apa yang telah dicita-citakan atau segala tujuan yang diinginkan oleh perusahaan/intansi pemerintah dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan maka dalam penerapan sistem harus baik dan memadai.

Menurut Abdul Kadir (2003) dalam tujuan sistem adalah sebagai berikut:

1.    Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen.

2.    Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.

3.    Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan.

    Menurut Azhar Susanto (2004) tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang logis dicapai oleh suatu sistem, dari pengertian tersebut agar tujuan sistem tersebut bisa dicapai, maka tujuan sistem tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri atau kriteria dari sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan tercapai.     

2.1.2.   Akuntansi

Akuntansi merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana penerapan akuntansi yang berlaku di setiap organisasi/ instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya organisasi/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan organisasi/instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa pengertian tentang akuntansi dapat diungkap oleh penulis dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang akuntansi sebelumnya mengenal lebih jauh tentang akuntansi pemerintahan diantaranya, adalah menurut Suwardjono dalam Ihyaul Ulum (2004) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut, sedangkan menurut Niswonger, Fess dan Warren yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (2008) Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomis untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

2.1.3.   Sistem Akuntansi

Pengertian sistem akuntansi dapat berbeda-beda meskipun pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Berikut akan diuraikan beberapa definisi Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2001) adalah organisasi formulir, catatan dan laporan keuangan yang dikordinasikan sedemikian rupa yang menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera, menyebutkan bahwa “Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.(Pasal 23:ayat 1) Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi adalah suatu prosedur yang terdiri dari catatan dan laporan yang diciptakan untuk menyediakan informasi mengenai laporan keuangan untuk mempermudah pengelolaan perusahaan.

Didalam penyusunan sistem akuntansi yang baik dapat diterapkan dalam organisasi/instansi, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyesuaian sistem akuntansi tersebut menurut Mulyadi (2001) menyatakan tujuan umum penyusunan sistem akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

1.    Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha  baru.

2.    Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.

3.    Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

4.    Untuk mempengaruhi biaya terikat dalam pelanggaran catatan akuntansi.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan, dan sebagai sarana untuk menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan organisasi/instansi terkait.

2.1.4.   Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.    Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.

2.    Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

2.1.5.   Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah mempunyai dua pengertian, pengertian yang pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Pengertian yang kedua mengacu pada kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak eksternal dari Pemerintah Daerah. Pengertian kedua laporan keuangan inilah yang lebih mencerminkan definisi akuntansi karena ia tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif, namun menuntut adanya sistem yang yang bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonominya.

Pengertian akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2004) menyatakan bahwa: Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak ekstern entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan, dari pengertian diatas pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor, dan donatur; Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan pemerintah pusat, yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal tersebut. Pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak tersebut meliputi:

1.    DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah

2.    Badan Pengawasan Keuangan

Badan pengawasan keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.    Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.

4.    Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh pemerhati atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

5.    Rakyat

Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk dan jasa dari Pemerintah Daerah.

6.    Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintahan (Pasal 2 PP Nomor 108/2000).

7.    Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.6.   Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi : ”Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Pasal 70: ayat 1).

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan : Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pasal 23:ayat 1)

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1.    Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry. Dengan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2.    Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.    Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannnya. Pihak-pihak yang memerlukannnya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Karena akuntansi pemerintahan/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Abdul Halim (2004) Ada beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

1.    Single Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran.

2.    Double Entry

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (double = berpasangan/ganda, entry = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada disebelah Kiri sedangkan sisi Kredit ada di sebelah Kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut: aktiva + belanja = utang + ekuitas dana + pendapatan. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi Debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa ini dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.

3.    Triple Entry   

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau badan/biro pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Menurut Abdul Halim (2004) ada beberapa macam dasar akuntansi yaitu:

1.    Basis Kas (Cash Basis)

Merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2.    Basis Akrual (Accrual Basis)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

3.    Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)       

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa : (12) basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar akrual (13) Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut Satuan Pemegang Kas mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4.    Basis Akrual Modifikasian (Modified Accual Basis)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.1.7.   Akuntabilitas

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa : Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

 Makna atau pengertian akuntabilitas dilihat dari aspek manajemen pemerintah menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum (2004) adalah : Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Menurut Ihyaul Ulum (2004) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

1.    Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

a.      Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Penyajian secara wajar yang dimaksud diatas terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan : Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

b.      Pengungkapan

   Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

   Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan : Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

c.       Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

·         Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,

·         Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,

·         Undang-undang APBN,

·         Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,

·         Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,

·         Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,

·         Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.    Akuntabilitas Kinerja

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infra struktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

Tujuan peraturan perundangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of accountability di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.

Menurut Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa : Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam, yaitu:

·         Akuntabilitas Vertikal (vertical accountibility)     

·         Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountibility).

Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

a.      Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

b.      Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.       Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

d.      Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh

e.      Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Ihyaul Ulum (2004) Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam tipe, diantaranya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1.    Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.    Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hapwood dan Tomkins juga Elwood yang diterjemahkan oleh Mahmudi (2005) bahwa:Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

1.    Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2.    Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3.    Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4.    Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

5.    Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (publik money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan.oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik.

2.1.8.   Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

  Menurut Paraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 51 dan 52, mengatakan : Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

  Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan : Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

  Dari pengertian diatas terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pun menyajikan secara wajar laporan keuangannya dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan menurut PP RI No. 24 Tahun 2005, menyatakan laporan keuangan pokok terdiri dari:

1.    Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyebutkan bahwa : Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a.      Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b.      Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

c.       Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

d.      Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

e.      Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

f.        Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

g.      Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.    Neraca Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, menyebutkan bahwa : Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Selanjutnya di dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 85 Ayat (2), menyebutkan bahwa : Posisi aktiva sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pada pengertian aktiva sumber daya seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi asset nasional.

Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Posisi keuangan daerah adalah keadaan asset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a.      Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b.      Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c.       Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3.    Laporan Aliran Kas

Di dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1), menyebutkan bahwa : Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 Pasal 84 Ayat (2), menyebutkan bahwa : Laporan Aliran Arus Kas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung maupun tidak langsung.

Tujuan laporan aliran kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam suatu periode akuntansi.

Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam suatu periode akuntansi tahun berkenaan. Laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktifitas operasi, investasi dan pembiayaan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Aliran Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a.      Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

b.      Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

4.    Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a.      Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b.      Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c.       Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

d.      Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

e.      Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, dan

f.        Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, menyatakan ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1.    Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan meliputi :

a.      Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b.      Memiliki manfaat prediktif (prediktive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c.       Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d.      Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2.    Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverivikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a.      Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b.      Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c.       Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3.    Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4.    Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.9.   Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik.

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang transparan.

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik yang transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah.

2.1.    Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1.   Merlin A. Gala (2013) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Jumlah populasi dari penelitian ini sebanyak 82 responden dan Sampel dari penelitian ini sebanyak 40 responden yang tersebar pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Data diambil dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dan yang terkumpul sebanyak 35 kuesioner sedangkan 5 kuesioner tidak terkumpul. Berdasarkan 35 kuesioner yang terkumpul hanya 30 kuesioner yang dapat diolah sedangkan 5 diantaranya tidak dapat diolah karena tidak lengkap jawaban. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntablitas publik (X) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik (Y). Koefisien determinasi atau angka R square adalah sebesar 31,4 % dan sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo hendaknya mempertahankan maupun meningkatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di daerahnya sehingga dapat tercapai akuntabilitas publik yang lebih baik.

2.1.2.   Nurhayati Soleha (2012) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode survei penjelasan (explanatory survey method). Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki pos pendapatan dan belanja di 6 (enam) Kabupaten/Kota Provinsi Banten dengan jumlah 109 SKPD. Teknik sampel yang digunakan adalah area probability sampling yaitu sampel yang dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota. Jumlah sampel adalah 53 SKPD dan sampel yang kembali adalah 49 SKPD. Dengan responden yaitu Kepala SKPD dan auditor intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Responden Kepala SKPD untuk mengukur variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dan variabel penerapan aktivitas pengendalian (X2), sedangkan auditor intern untuk mengukur variabel akuntabilitas keuangan (Y). Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 55,20%, (2) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 20,05%, (3) penerapan aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 35,15%.

2.1.3.   Adrianus, Fajar (2010) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bandung”. Skripsi. Bandung

Dalam rangka menjalankan reformasi secara menyeluruh dan wewenang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus menyusun sebuah sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Hal ini ditujukan agar pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya. Namun pada kenyataannya tetap ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan survey analitik. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 24 organisasi perangkat daerah / SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui teknik purposive sampling. Analisis Statistik yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan uji t- statistik dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung mendapat hasil sebesar 81,5 % yang tergolong pada interval baik sedangkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung tergolong pada interval sangat baik dengan hasil 86,6%. Sedangkan hasil pengujian dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui persamaan regresi Y = 5,867 + 0,462X dengan koefisien determinasi sebesar 78,3% yang berarti bahwa sebesar 78,3 % perubahan mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat diterangkan oleh variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sedangkan sisanya sebesar 21,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.    Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, penelitian deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan sifat (karakteristik) dari suatu keadaan atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta pengujian statistik pengaruh secara parsial antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian explanatory. Menurut Sugiyono (2006) penelitian explanatory merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya pada penelitian ini.

3.2.    Definisi Operasional Variabel

Definisi konseptual adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dari pengertian tersebut maka difinisi konseptual pada variabel penelitian ini adalah :

1.    Pencatatan (X1)

Pencatatan adalah melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry dan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2.    Penggolongan dan Pengikhtisaran (X2)

Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan.

3.    Pelaporan (X3)

Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

4.    Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah(Y)

Akuntabilitas laporan keuangan daerah merupakan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sementara definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2006). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1.     Pencatatan (X1)

a.   Pencatatan akuntansi dengan cash basis untuk pengakuan belanja dan pembiayaan (X1.1)

b.   Tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan cash basis untuk pengakuan belanja dan pembiayaan (X1.2)

c.   Dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan accrual basis (X1.3)

d.   Pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Banjarbaru tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan accrual basis (X1.4)

2.     Penggolongan dan Pengikhtisaran (X2)

a.   Penjurnalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara teratur (X2.1)

b.   Penjurnalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara konsesten (X2.2)

c.   Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melakukan posting ke buku besar telah sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan (X2.3)

d.   Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melakukan posting ke buku besar sesuai dengan akun yang telah ditetapkan (X2.4)

3.     Pelaporan(X3)

a.   Informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan (X3.1)

b.   Laporan arus kas yang disajikan Pemerintah Kota Banjarbaru telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, yaitu yang menyajikan informasi kas yang mencakup aktivitas operasional, pembiayaan, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kota Banjarbaru (X3.2)

c.   Neraca Pemerintah Kota Banjarbaru menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu (X3.3)

d.   Pemerintah Kota Banjarbaru telah membuat catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diantaranya menyajikan informasi tentang kebiakan fiskal/keuangan, pemda APBD, dan pencapaian target undang-undang APBN (X3.4)

4.     Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y) :

a.   Laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru menyajikan informasi laporan keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat (Y1.1)

b.   Laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara wajar (Y1.2)

c.   Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan sudah membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut (Y1.3)

d.   Laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Y1.4)

3.3.    Jenis dan Sumber Data

3.3.1.   Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

a.   Data Kualitatif yaitu data atau informasi dalam bentuk tertulis mengenai gambaran umum pengelolaan keuangan daerahPemerintah Kota Banjabaru yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Banjarbaru.

b.   Data Kuantitatif adalah data pengukuran atau data statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang yang menjadi objek penelitian yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

3.3.2.   Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a.    Data Primer data yang diperoleh secara langsung dari instansi terkait, melalui wawancara dengan pimpinan DPPKAD Kota Banjarbaru yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b.    Data Sekunder adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang tersedia di instansi serta informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.4.    Populasi dan Sampel

3.4.1.   Populasi

Menurut Saryono (2011) populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai DPPKAD Kota Banjarbaru yang berjumlah 65 pegawai.

3.4.2.   Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili suatu populasi. Sampel dikehendaki untuk menjawab suatu masalah penelitian merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat mewakili populasi (representative) (Saryono, 2011). Penentuan besar sampel yang digunakan adalah penentuan besar sampel berdasarkan pertimbangan, menurut Arikunto (2006) apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Karena dalam penelitian ini populasinya hanya berjumlah 65 pegawai, maka keseluruhan polasi dijadikan sebagai subjek peneltian yaitu sebesar 65 pegawai (sampel disesuaikan dengan reasliasi di lapangan).

3.5.    Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.    Studi Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

2.    Observasi atau pengamatan

Kegiatan untuk mendapatkan data yang faktual dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kondisi fisik, fasilitas, dan perilaku secara langsung pada obyek penelitian. Pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan diambil dari hasil pengamatan gejala yang dapat menunjang penelitian ini.

3.    Pengisian Quesioner

Digunakan untuk mendapatkan data primer yang lebih terstruktur disamping diharapkan lebih memberikan kenyamanan pribadi terhadap responden. Pengumpulan data dari responden /sumber data primer dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis/angket.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah daftar pertanyaan yang mengacu pada variabel bebas dan variabel tergantung. Instrumen penelitian merupakan pengukuran terhadap fenomena sosial dimana peneliti pada prinsipnya akan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian secara spesifik terhadap variabel yang akan diteliti.

Penyusunan skala pengukuran pada kuesoner digunakan metode Likerts Summated Ratings (LSR), dengan alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 jawaban pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    Nilai 5 : Untuk jawaban Sangat Tinggi (ST) artinya responden beranggapan bahwa pernyataan memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap implikasi dari penyataan tersebut.

b.    Nilai 4 : Untuk jawaban Tinggi (T) artinya responden beranggapan bahwa pernyataan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap implikasi dari penyataan tersebut.

c.     Nilai 3 : Untuk jawaban Sedang (S) artinya responden beranggapan bahwa pernyataan memiliki pengaruh yang sedang atau biasa-biasa saja terhadap implikasi dari penyataan tersebut.

d.    Nilai 2 : Untuk jawaban Rendah (R) artinya responden beranggapan bahwa pernyataan memiliki pengaruh yang rendah terhadap implikasi dari penyataan tersebut.

e.    Nilai 1 : Untuk jawaban Sangat Rendah (SR) artinya responden beranggapan bahwa pernyataan memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap implikasi dari penyataan tersebut.

Kategori jawaban di atas dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dari pernyataan yang dibuat.

3.6.    Teknik Analisis Data

3.6.1.   Uji Validitas dan Reliabilitas

A.   Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengukuran yang dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang dipakai cukup layak digunakan dalam penelitian agar mampu menghasilkan data yang akurat. Ghozali (2005) menyatakan bahwa pengukuran validitas dilakukan dengan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Perhitungan korelasi bivariate masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22,00.

Menurut Ghozali (2005) bahwa uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi dinyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Menurut Sugiyono (2006) bahwa jika nilai validitas setiap pertanyaan lebih besar dari 0,30 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

B.   Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsisten hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden.

Menurut pernyataan Ghozali (2005) maka penelitian ini menggunakan pengukuran reliabilitas one shot atau pengukuran sekali saja. Pengujian reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach’s Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. (Nunnally dalam Ghozali, 2005). Reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha 0.8 atau diatasnya adalah baik.

3.6.2.   Model Analisis

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis adalah Regresi Linear Berganda (Multiple Regression) dengan model sebagai berikut :

Y = a + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + e

Dimana:

Y        =    Akuntabilitas laporan keuangan

a        =    Konstanta

X₁       =    Pencatatan

X₂       =    Penggolongan dan pengikhtisaran

X₃       =    Pelaporan

b₁       =    Koefisien regresi pencatatan

b₂       =    Koefisien regresi penggolongan dan pengikhtisaran

b₃       =    Koefisien regresi pelaporan

e        =    Term of error

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diuji dengan tingkat kepercayaan (confidence interval) 95% atau α = 0,05 (alpha = 5%).

Dalam pengolahan dan untuk keperluan analisis data peneliti menggunakan Statistical Program for Social Science (SPSS) Relase 22,0 kemudian dalam meminimalkan kekeliruan (error) dipergunakan taraf significan (α) sebesar 0,05.

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diatas, maka dilakukan uji statistik sebagai berikut :

A.   Menghitung Koefisien Determinasi (R²)

Untuk melihat Personal Background variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (R²). Dengan kata lain, nilai koefisien R² digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun rumus untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut (Gujarati,2008) :

Jika R² diperoleh dari hasil perhitungan semakin besar atau mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel terikat semakin besar. Itu berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variabel terikatnya. Sebaliknya jika R² semakin kecil atau mendekati 0 maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel terikatnya semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel terikatnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa koefisien determinasi berganda (R²) berada diantara 0 dan 1 atau 0 < R² < 1.

B.   Uji-F (secara simultan)

Uji F merupakan alat uji statistik secara simultan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

Adapun langkah-langkah untuk uji F atau uji simultan adalah sebagai berikut :

Perumusan Hipotesis nol (Ho) dan hipotesis pertama (H₁)

Ho =    Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari pencatatan (X₁), penggolongan dan pengikhtisaran (X₂) dan pelaporan (X₃) terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

H₁ =     Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari pencatatan (X₁), penggolongan dan pengikhtisaran (X₂) dan pelaporan (X₃) terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dasar pengambilan keputusan :

-          Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [Sig ≤ 0,05] atau F_hitung > F_tabel untuk α = 5% maka Ho ditolak dan H₁ diterima, artinya signifikan.

-          Jika nilai Probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [Sig ≥ 0,05] atau F_hitung < F_tabel untuk α = 5% maka Ho diterima dan H₁ ditolak, artinya tidak signifikan.

C.   Uji-t test (secara parsial)

Uji t merupakan alat uji statistik untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari pencatatan (X₁), penggolongan dan pengikhtisaran (X₂) dan pelaporan (X₃) terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

Adapun langkah-langkah untuk uji t adalah :

Perumusan Hipotesis nol (Ho) dan hipotesis kedua (H₂)

1.    Hipotesis 2a

Ho =    Pencatatan(X₁) tidak berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

H_2a =    Pencatatan(X₁) berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

2.    Hipotesis 2a

Ho =    Penggolongan dan pengikhtisaran (X₂) tidak berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

H_2a =    Penggolongan dan pengikhtisaran (X₂) berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.    Hipotesis 2a

Ho =    Pelaporan (X₃) tidak berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

H_2a =    Pelaporan (X₃) berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dasar pengambilan keputusan :

-          Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [Sig ≤ 0,05] atau t_hitung > t_tabel untuk α = 5% maka Ho ditolak dan H₂ diterima, artinya signifikan.

-          Jika nilai Probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau [Sig ≥ 0,05] atau t_hitung < t_tabel untuk α = 5% maka Ho diterima dan H₂ ditolak, artinya tidak signifikan.

D.   Uji Variabel Dominan

Untuk mengkaji variabel yang dominan digunakan indikator koefisien beta standardized dari variabel-variabel dari model regresi. Koefisien beta standardized diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien parsial korelasi (SDx1/Sdy) dan koefisien variabelnya (bi).

3.6.3.   Uji Asumsi Klasik

Menurut Arikunto (2002) menyatakan penggunaan model regresi linier berganda harus memenuhi asumsi klasik, yaitu antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, hal ini untuk memastikan bahwa alat uji regresi berganda dapat digunakan atau tidak.

Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistik regresi linear berganda dapat digunakan. Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik apabila model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik yaitu multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

A.   Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Sugiyono (2006) bahwa model yang paling baik adalah apabila datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selain menggunakan grafik, untuk mengetahui apakah

data berdistribusi normal atau mendekati normal bisa juga dilakukan dengan menggunakan uji Statistic Non Parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) yaitu dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Ghozali, 2006).

B.   Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan variasi residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan standardized delete residual nilai tersebut. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tergambar pada grafik. Jika pola titik-titik yang terbentuk membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sebaliknya, jika tidak terbentuk pola yang jelas dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2005).

C.   Uji Autokolarelasi

Salah satu asumsi regresi linier adalah tidak terjadinya autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu (Husein Umar, 2009). Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Untuk memeriksa adanya autokorelasi, biasanya memakai Uji Durbin-Watson :

Keterangan:

DW = nilai Durbin Watson

e = nilai residual

e_t-1 = nilai residual satu periode sebelumnya

Suliyanto (2011) menguungkapkan bahwa nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

DW	Kesimpulan
< dL	Ada autokorelasi (+)
dL s.d dU	Tanpa kesimpulan
dU s.d 4 – dU	Tidak ada autokorelasi
4 – dU s.d 4 – dL	Tanpa kesimpulan
>4 – dL	Ada autokorelasi (-)
Sumber : Suliyanto (2011)

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson). Menurut Singgih Santoso (2001) kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

·           Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.

·           Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.

·           Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif

D.   Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas.

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara variabel bebas (independent variable). Jika nilai korelasi antara variabel bebas tersebut lebih besar dari 0.7 (Nunnally dalam Ghozali, 2005) maka dapat dikatakan bahwa terjadi gejala multikolinearitas. Disamping dengan melakukan uji korelasi tersebut, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dari model penelitian. Jika nilai Tolerance < 0.10 atau nilai VIF > 10 maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

3.7.    Lokasi dan Waktu Penelitian

3.7.1.   Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel.

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

Sumber:Penulis, diolah dari berbagai sumber, tahun 2014

3.7.2.   Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian sampai penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini yang layak untuk diujikan diperkirakan 5 (lima) bulan dengan jadwal sebagai berikut :

1.    Tahap persiapan selama 1 (satu) bulan.

2.    Tahap pengumpulan data selama 1 (satu) bulan.

3.    Tahap pengolahan data selama 1 (satu) bulan.

4.    Tahap penyusunan selama 1 (satu) bula
5.    Tahap pembuatan laporan dan perbaikan selama 1 (satu) bulan.

rabiynet

Add Comment

penelitian

Selasa, 11 Agustus 2015

More From Author