PENGARUH DISIPLIN KERJA,
PENGAWASAN DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPPEDA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Dalam
pembangunan suatu bangsa memerlukan modal utama yaitu sumber daya manusia
(SDM). Sudah sejak lama dimaklumi bahwa sumber daya manusia merupakan faktor
utama dalam memajukan kesejahteraan suatu bangsa. Pengalaman banyak negara
sudah membuktikan kebenaran tersebut. Dibeberapa negara di dunia yang meskipun
tidak memiliki sumber daya alam, akan tetapi mempunyai sumber daya manusia yang
terdidik, terampil, berdisiplin, tekun, mau bekerja keras dan setia kepada cita-cita
perjuangan bangsanya, ternyata berhasil meraih kemajuan yang sangat besar
bahkan kadang-kadang membuat negara lain kagum terhadapnya.
Fenomena
yang terjadi dalam pembangunan suatu bangsa mengisyaratkan adanya kesadaran
akan pentingnya dimensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Hal
ini secara jelas dapat diamati dari terjadinya pergeseran-pergeseran orientasi
yang berawal dari pandangan yang menganggap aspek sumber daya manusia sebagai
obyek pembangunan, berubah kearah pandangan yang menganggap sumber daya manusia
harus dilihat sebagai subyek yang secara aktif terlibat dalam proses
pembangunan.
Di
Indonesia aspek sumber daya manusia mendapatkan perhatian yang cukup besar
dalam strategi pembangunan. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari akibat
terjadinya pergeseran orientasi dan strategi pembangunan nasional. Dalam era
globalisasi dan sejalan pula dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance) menuntut
adanya keterbukaan, demokratisasi, partisipasi dan pelayanan prima kepada
masyarakat, sebagai akibat semakin tingginya kesadaran masyarakat bahwa mereka
mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang semakin baik dari pemerintah.
Birokrasi
pada dunia usaha dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan cara
kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan,
bersifat hierarki, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu
yang bebas dari pengendalian eksternal. Oleh karena itu birokrasi yang dapat
bekerja dengan baik merupakan harapan seluruh masyarakat untuk maju dan
mandiri, mempunyai daya saing yang tinggi sesuai dengan visi dan misi
pembangunan daerah, sebagaimana juga diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 “memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial“.
Berbagai
permasalahan dilingkungan birokrasi dewasa ini berkaitannya dengan citra dan
kinerja birokrasi yang belum dapat memenuhi keinginan masyarakat banyak.
Tuntutan akan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang
berdaya guna, produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel
dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Ini berkaitan dengan
semakin buruknya citra dan kinerja birokrasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya kualitas pelayanan publik
merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dari
pergeseran paradigma dan konsepsi serta berbagai fenomena yang terjadi dalam
masyarakat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya aspek sumber
daya manusia dalam suatu organisasi. Konsepsi dan orientasi tentang esensi
manusia membawa kesadaran bahwa efektivitas organisasi apapun bentuknya dan
bagaimanapun lingkungannya baik organisasi publik (pemerintah) maupun swasta
(bisnis) akan ditentukan oleh kualitas manusianya.
Dalam
organisasi pemerintahan, tuntutan akan pelayanan menjadi semakin besar
bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah dalam
lembaga birokrasi dituntut untuk mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai
sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sangat diperlukan mengingat
aparatur pemerintah daerah adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan
dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Dalam
era globalisasi, peningkatan pelayanan dan tuntutan masyarakat merupakan
kondisi yang tidak dapat dielakkan. Dalam hal ini jelas akan menuntut adanya
profesionalisme dan responsibilitas birokrasi. Profesionalisme dan
responsibilitas birokrasi perlu ditingkatkan dengan mengelola sumber daya aparatur
(pegawai) ada dalam organisasi pemerintahan, agar mempunyai kinerja yang
tinggi.
Dalam
kaitannya dengan kinerja pegawai, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja
pegawai, diantaranya adalah faktor disiplin kerja, pengawasan dan karakteristik
individu pegawai. Faktor-faktor tersebut menarik untuk diteliti, apakah
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, dan faktor manakah
yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai.
Dari
hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, diharapkan pimpinan organisasi dapat
membuat program yang tepat untuk meningkatkan kinerja pegawai, karena
peningkatan kinerja pegawai menjadi harapan baik bagi pimpinan unit organisasi
seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banjar sebagai
satu-satunya Institusi atau Lembaga Perencana di daerah mempunyai posisi atau
peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka melakukan peran pemerintah
daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat berkepentingan untuk
mengetahui apakah Disiplin Kerja, Pengawasan dan Karakteristik Individu
Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bappeda Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan
baik sehingga sudah menghasilkan suatu kinerja sebagaimana yang diharapkan.
Kinerja
pegawai merupakan merupakan tolak ukur dan menjadi faktor utama yang sangat
penting untuk mencapai keberhasilan organisasi. tugas-tugas tersebut akan
terlaksana dengan efektif dan etfisien melalui disiplin keria yang tinggi,
adanya pengawasan dari pimpinan atau instansi terkait lainnya dan faktor dari
individu pegawai tersebut.
Disiplin
kerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku
dan tepat waktu sehingga meningkatkan kinerja aparat. Agar tercipta disiplin
kerja diperlukan adanya pemahaman tentang aturan kerja, kesadaran terhadap
tugas dan kewajiban serta keterampilan kerja pekerja atau pegawai melalui
pembinaan yang berkesinambungan. Program pembinaan bagi pegawai di lingkungan
Bappeda Kab. Banjar didasarkan pada Undang-Undang Kepegawaian No. 43 tahun
1999, yaitu bahwa “pembinaan pegawai
diarahkan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”.
Pelaksanaan
pembinaan terhadap pegawai Bappeda Kab. Banjar tersebut dilakukan secara
bertahap dan hierarkhis dari tingkat Kepala
Badan ke Kepala Bidang,
selanjutnya Kepala Bidang ke Kepala Sub.
Bidang dan secara periodik para Kepala Sub.
Bidang tersebut melaksanakan pembinaan secara Iangsung kepada staf.
Mekanisme
program pembinaan tersebut, dimaksudkan untuk menstimulan
adanya respon atau umpan batik dan pegawai terhadap komunikasi yang terjadi
antara pimpinan dan pegawai. Melalui keefektivan komunikasi pembinaan yang
dilakukan oleh pimpinan kepada pegawainya tersebut, untuk keberhasilannya dalam
meningkatkan disiplin kerja pegawal akan sangat tergantung kepada kemampuan
pimpinan dalam mengemas dan menyampaikan pesan secara tepat, pemilihan media
komunikasi yang sesuai, kemampuan mengempati dengan pegawai dan kemampuan
menganalisis umpan balik yang timbul untuk penyempurnaan langkah selanjutnya.
Berdasarkan fenomena tersebut maka ……… …………… ……………… …………. ……… …………… ……………… ………….………
…………… ……………… ………….……… …………… ……………… …………..
1.2.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari uraian tersebut di atas yang
diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah secara parsial variabel disiplin kerja,
pengawasan dan karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai ?
2. Apakah secara simultan variabel disiplin kerja,
pengawasan dan karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai ?
3. Diantara ketiga variabel tersebut, variabel mana
yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai?
1.3.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan
masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh simultan disiplin kerja,
pengawasan dan karakteristik individu terhadap kinerja pegawai.
2. Untuk mengetahui pengaruh parsial variabel-variabel
disiplin kerja, pengawasan dan karakteristik individu terhadap kinerja pegawai.
3. Untuk mengidentifikasi variabel mana yang
berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai.
1.4.
Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini
antara lain :
1.
Aspek Akademis
Hasil
penelitian diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak yang berminat
melakukan penelitian selanjutnya.
2.
Aspek Bagi
Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Memberi
kontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan terutama terkait dengan
manajemen sumber daya manusia sehingga dapat memperkuat teori-teori tentang
disiplin kerja, pengawasan dan karakteristik individu serta kinerja pegawai.
3.
Aspek Praktis
Sebagai
informasi bagi Bappeda Kabupaten Banjar untuk bahan pengambil keputusan manajerial di bidang pengelolaan sumber daya
manusia.
More From Author
penelitian