Judul Proyek Perubahan Diklatpim 2

1. Optimalisasi Pembinaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Lomba Kudapan Pangan Lokal
2. PENAMBAHAN DURASI JAM SIAR TVRI STASIUN JAWA TENGAH MELALUI KANAL DIGITAL STRATEGI PEMROGRAMAN SIARAN TVRI YOGYAKARTA MERAIH PEMIRSA KALANGAN MUDA
3. QUICK RESPONSE CODE SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA LAMPUNG
4. MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKBM) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5. SISTEM ANALISA MEDIA PROAKTIF STRATEGI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN GDR DAN NDR DI RSUD DR MOEWARDI PADA ERA JKN
6. SINERGITAS PELAYANAN PAJAK MELAUI SAMSAT PATEN DAN SOSIALIASI PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT
7. SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI (IT)
8. PEMANFAATAN ASET DESA DI KABUPATEN KENDAL
9. INTEGRASI PENATAAN KAWASAN TIRTONADI UNTUK MEWUJUDKAN BRAND IMAGE KOTA SURAKARTA
10. PELAYANAN 24 JAM TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DI KOTA SEMARANG CEPAT, TEPAT DAN BERMANFAAT (BERHASIL GUNA & BERDAYA GUNA)
11. PERKUATAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DI KOTA SEMARANG
12. PERCEPATAN KEMANTABAN JALAN KOTA SALATIGA BERBASIS SKALA PRIORITAS PENANGANAN JALAN
13. PENERAPAN POLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KOTA PEKALONGAN
14. STRATEGI PENYEDERHANAAN PELAYANAN PERIJINAN MELALUI DELEGASI KEWENANGAN
15. STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA GARAM MELALUI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI MEDIA ISOLATOR
16. PELAYANAN PEMUNGUTAN BPHTB BERBASIS ONLINE & KETERLIBATAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MERAUKE
17. PERLUASAN PELAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS) DI KABUPATEN TEMANGGUNG
18. BANK POHON SEBAGAI UPAYA KONSERVASI LAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
19. ARBORETUM BERSAMA MASYARAKAT TROBOSAN INOVASI KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMANFAATAN TANAH SUKU (PILOT PROJECT TANAH SUKU NATAGA)
20. OPTIMALISASI PENERAPAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) DALAM RANGKA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN SABU RAIJUA
21. MEMBANGUN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERINTEGRASI DI KABUPETEN PURWOREJO
22. MEMBANGUN KESADARAN BERBANGSA BAGI SISWA SMA DAN SEDERAJAT DI KABUPATEN PURBALINGGA MENJADI PEMILIH YANG CERDAS DAN RASIONAL
23. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI TATA KELOLA POTENSI PAJAK DAERAH
24. STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN PEKALONGAN MENUJU NELAYAN SEJAHTERA
25. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DI KABUPATEN KEBUMEN
26. MENEGAKKAN ETIKA BIROKRASI DI JAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
27. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DARUSSALAM MELALUI KURIKULUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MUSI RAWAS
28. KEBIJAKAN STANDARISASI PENGUJIAN BERKALA MENUJU KESELAMATAN BERKENDARAAN
29. SERTIFIKASI MADU LEBAH HUTAN MENUJU PRODUK INDUSTRI BERDAYA SAING
30. FASILITASI PERUBAHAN POLA PIKIR PENGGUNA PASAR TRADISIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
31. STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN TAMU TAMU DINAS DI KABUPATEN MAGELANG
32. INTEGRASI SAWIT SAPI MENUJU PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
33. MEMBANGUN INTEGRITAS DENGAN MITRA KERJA UNTUK PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR
34. STRATEGI KEBIJAKAN MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PERIZINAN MELALUI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KULON PROGO
35. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR BERBAHAN BAKU LOKAL
36. SINERGITAS PANDU GEMPITA UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
37. STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI SELEKSI TERBUKA KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
38. MEMBANGUN E-KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN KAJIAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
39. DIPLOMASI DIGITAL PEMBERITAAN ISU-ISU HUBUNGAN LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
40. STRATEGI MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KABUPATEN KENDAL
41. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) UMKM "STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN”
42. PEMBENTUKAN TENAGA AKSELERATOR JEPARA SEHAT DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MITRA MASYARAKAT MENUJU PENGUATAN FUNGSI PUBLIK FKTP DI KABUPATEN JEPARA
43. STRATEGI KEBIJAKAN E KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN JEPARA
44. STRATEGI PERUBAHAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK MELALUI KEBIJAKAN YANG RESPONSIF DAN ASPIRATIF DI KABUPATEN GROBOGAN
45. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD BERBASIS TEHNOLOGI INFORMASI
46. SINERGI PEMERINTAH DAN STAKEHOLDER UNTUK PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN CILACAP
47. MEWUJUDKAN KELOMPOK SADAR WISATA YANG MANDIRI DAN GO GREEN DI DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
48. KEBIJAKAN PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULUKUMBA MELALUI PEMBINAAN LUAR PANTI
49. PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN KABUPATEN BULUKUMBA PROP. SULAWESI SELATAN
50. PENGEMBANGAN MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN BREBES
51. PENGELOLAAN MAKAM TERINTEGRASI DAN PROFESIONAL
52. STRATEGI PERLINDUNGAN BAHASA BANYUMASAN MELALUI PENERAPAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUMAS
53. MEWUJUDKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG AKUNTABEL DI DUKUNG DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) YANG HANDAL DI KABUPATEN BANYUMAS
54. STRATEGI PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN TENTANG SANITASI DASAR MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DENGAN SISTEM INTEGRASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA
55. STRATEGI PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA
56. PEMBERDAYAAN GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DHARMA TIRTA DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BANJARNEGARA INVESTIGATIVE AUDIT TASK FORCE (SATGAS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF)