PROPOSAL SKRIPSI

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Melalui UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem pengganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 pasal 38. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Agar transparansi dan akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah.

Melalui sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai dan setiap pemerintah kota/kabupaten/provinsi memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan daerah yang mencakup antara lain: Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah, telah banyak menghasilkan produk yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam membenahi manajemen pemerintahan terutama manajemen keuangan daerah, tetapi BPKP tidak lantas cepat berpuas diri, tetapi tertantang untuk terus mengembangkan teknologi informasi yang berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena disadari sepenuhnya bahwa perubahan dari metode pencatatan single entry yang dilakukan selama ini (manual) ke metode pencatatan double entry memerlukan sistem pencatatan dan pembukuan yang lebih kompleks, sehingga tidak dapat dihindarkan lagi adanya penggunaan program aplikasi komputer untuk mempermudah kegiatan di bidang pembukuan yang akhirnya dapat menyajikan laporan-laporan keuangan yang diperlukan tepat waktu dan lebih akurat.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan sarana utama akuntabilitas yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat (good governance). Untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang baik, diperlukan strategi yang baik sejak dari perumusan kegiatan, ukuran keberhasilan atau kegagalan setiap kinerja sampai dengan proses penatausahaan atau sistem akuntansi atas realisasi keuangan masing-masing kinerja. Akhir dari laporan pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban keuangan, karena direalisasikan atau tidaknya keuangan pada setiap pelaksanaan kinerja tersebut, atau dengan kata lain akan tergambar dalam laporan keuangan.

Visi BPKP sebagai katalisator pembaharuan manajemen pemerintah melalui pengawasan yang profesional. BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang bersifat preventif adalah bertujuan membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik, sehingga akan terwujud tata pemerintahan yang baik di daerah (good governance).

Beberapa peraturan berupa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tentang pengurusan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Ketentuan tersebut pada intinya mengetengahkan agar pemerintah daerah segera menerapkan sistem akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

    Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, apalagi setelah pemerintah pusat (Depdagri) sudah mengeluarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi unsur pertimbangan utama penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2001 bukan bertujuan menahan hak pemerintah daerah, akan tetapi sebagai cambuk bagi pemerintah daerah agar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu masalah yang menyebabkan lambatnya kemajuan pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel terdapat dari aspek ketersediaan sumber daya manusia. Perubahan praktik akuntansi sederhana single entry berbasis kas yang selama ini hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Makuda (manual administrasi keuangan daerah) menjadi praktik akuntansi double entry berbasis akrual yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan dan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dinilainya relatif lebih rumit. Kendati relatif lebih rumit, praktik akuntansi double entry berbasis akrual dipandang memiliki kelebihan berupa kandungan informasi yang lebih baik kepada publik.

Permasalahan yang paling mendasar dalam rangka untuk menerapkan akuntansi double entry berbasis akrual adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur pemerinrtah daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda. Kegagalan SDM pemerinrtah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, umumnya pemerinrtah daerah memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi secara baik.

Banyaknya SDM keuangan pemerinrtah daerah yang berlatar belakang non-akuntansi merupakan satu kendala utama saat ini. Akibatnya berbagai pelatihan yang diadakan oleh pemerinrtah daerah maupun pemerintah pusat tidak memberikan hasil maksimal. Dengan demikian, upaya melakukan rekutmen pegawai berlatar belakang akuntansi dengan spesifikasi teknis akuntansi yang baik merupakan suatu pilihan yang tepat untuk dikembangkan. Sehingga saat ini yang dapat dilakukan untuk memperoleh SDM pemerinrtah daerah yang mampu dalam membuat laporan akuntabilitas keuangan yang baik adalah melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disertai dengan penerapan langsung dilapangan sehingga apa yang didapat pegawai tersebut dapat langsung diaplikasikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul ”Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru”

1.2.    Batasan Masalah

Agar masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1.      pengkajian dilakukan pada pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Banjarbaru yang terdiri dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran serta pelaporan.

2.      pengkajian juga dilakukan pada penyusunan laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Banjarbaru yang akuntabel.

3.      dari kedua hal tersebut maka dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Banjarbaru.

1.3.    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian terkait dengan latar belakang masalah, adalah sebagai berikut :

4.      Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

5.      Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

6.      Mana diantara sistem akuntansi keuangan daerah yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru ?.

1.4.    Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rumusan masalah yang telah dikemukakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.     Untuk mengetahui pengaruh secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

2.     Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru?.

3.     Untuk mengidentifikasi sistem akuntansi keuangan daerah yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru ?.

1.5.    Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.      Aspek praktis, sebagai bahan masukan bagi manajemen dan pimpinan SKPD terkait dalam perumusan kebijakan tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

2.      Aspek akademis, sebagai bahan yang menambah khasanah pengetahuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin.

3.      Aspek bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan yang menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang ilmu manajemen, khususnya mengenai faktor-faktor yang terkait sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

4.      Bahan referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya terutama bagi peneliti yang berminat mengadakan penelitian dengan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

rabiynet

Add Comment

penelitian

Selasa, 20 Oktober 2015

More From Author