PROPOSAL TESIS

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang Masalah

Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintah daerah yaitu ketidakefektifan, inefesiensi dan private inurement (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena ketidak tertiban terhadap mekanisme pertanggungjawaban yang baku. Pada pemerintahan daerah idak mengenal kepemilikan (self interest) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan sebagaimana pada perusahaan-perusahaan swasta yang berpedoman kepada bisnis. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi, disamping itu, pemerintah daerah tidak memilki barometer keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pemerinta daerah.

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksaaan APBD dan pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incramental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi.

Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dilihat dari aspek masyarakat (customer) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

 Aspek sumber daya manusia (SDM) adanya kemampuan aparat pengelola walaupun belum memadai dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tiap unit/satuan kerja daerah tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan daerah sendiri serta tingkat efektivitas dan efisiensi yang semakin meningkat tiap tahun anggaran namun demikian perlu ada pembenahan dalam arti daerah harus memanfaatkan kewenangan yang diatur dalam perundang- undangan.

Dalam penatausahaan dan pelaksanaan APBD satuan kerja perangkat daerah masih mengalami kendala, misalkan dalam pemahaman mereka dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan APBD. Misalkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pelangkap lainnya. Kendala ini disebabkan tingkat pemahaman staf yang terlibat atas peraturan tentang pengelolaaan keuangan daerah masih rendah.

Hampir di semua aspek pengelolaaan keuangan daerah, satuan kerja perangkat daerah memiliki kelemahan sehingga dapat dikatakan kinerja satuan kerja perangkat daerah masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, semakin meningkat tekanan dari masyarakat agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya good governance menyebabkan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai stakeholder. Satuan kerja perangkat daerah diharapkan memiliki kinerja yang baik yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut, telah membuka peluang dan kesempatan yang luas kepada daerah otonomi untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Dalam penyelenggraan pemerintahan daerah melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan, merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam otonomi daerah struktur organisasi tidak sentralistik melainkan dekosentrasi, yang pada saat ini Indonesia sedang dalam proses implementasi desentralisasi dengan intensitas yang tinggi.

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penetapan APBD antara sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu dalam struktur sentralisasi, penetapan APBD didasarkan pada Keputusan pihak-pihak tertentu (Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah), masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang berperan dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan, sedangkan dalam struktur desentralisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berdasarkan partisipasi, kejelasan sasaran anggaran dan struktur yang terdesentralisasi yang berlandaskan pada:

1.     UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Cq. UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.     UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3.     UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4.     UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5.     UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6.     UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

7.     PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

8.     PP No. 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.     PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10.  PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

11.  PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

12.  PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

13.  Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah cq. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.)

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintahan daerah, karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001). Disamping itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory, dimana pemerintah sebagai agent dan DPRD sebagai principal. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk manjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kenis (1979) mengatakan terdapat 2 (dua) karakteristik sistem penganggaran yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran. Masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing- masing SKPD telah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.

Sistem pengelolaan keuangan merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksitransaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir- akhir ini.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Berdasarkan fenomena di atas dan peneliti termotivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang hubungan partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur organisasi yang terdesentralisasi dengan kinerja manajerial pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD dengan judul : “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru”.

1.2.    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1.      Apakah berpengaruh secara simultan variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ?.

2.      Apakah berpengaruh secara parsial variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ?.

3.      Mana diantara variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi anggaran yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ?.

1.3.    Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.    Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

2.    Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.    Untuk mengidentifikasi variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi anggaran, mana diantara ketiga variabel tersebut yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

1.4.    Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.      Aspek praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam perumusan kebijakan tentang peningkatan kinerja pengelolaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

2.      Aspek akademis, sebagai bahan yang menambah khasanah penelitian di Program Pascasarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin.

3.      Aspek bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan yang menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengelolaan sumberdaya aparatur yang melaksanakan pengelolaan anggaran.

4.      Bahan referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya terutama bagi peneliti yang berminat mengadakan penelitian dengan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

rabiynet

Add Comment

penelitian

Selasa, 20 Oktober 2015

More From Author